Kabar Nagari, Padang – Ketua Fron Pembela Islam (FPI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya Busra menyatakan dukungan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat yang menolak adanya konsep ‘Islam Nusantara’. Ditegaskan Buya, keputusan yang diambil oleh MUI Sumbar tidak hanya menjadi keputusan pengurus saja, akan tetapi itu adalah keputusan ulama di Sumbar.
“Jangan ganggu MUI Sumbar dengan keputusannya yang memang dalam posisi membela agama dan memperjuangkan kebenaran. FPI Sumbar berada di garda terdepan jika ada yang mencoba mengusik MUI Sumbar,” tegas Busra yang dilansir dari Harianhaluan.com.
Dengan tegas, Busra menolak untuk masuknya konsep ‘Islam Nusantara’ ke Sumbar. Karena menurutnya, hal tersebut akan memicu perpecahan. Sudah sepantasnya, seluruh masyarakat di Sumbar untuk merapatkan barisan dan menolak konsep ‘Islam Nusantara’ tersebut.
“Minangkabau tak perlu Islam Nusantara yang tidak memiliki konsep yang jelas. Islam di sini (Sumbar-red) tenang tanpa adanya perpecahan. Kalau Islam Nusantara masuk, potensi perpecahan itu bisa terjadi. FPI tidak mau itu terjadi,” terang Busra.
Menurut Busra, kalau para perancang konsep Islam Nusantara ingin memadukan Islam dan kearifan lokal, tak perlu ada nama-nama lain untuk mengartikannya.
“Islam sejak dulu menghormati dan menghargai kearifan lokal. Tidak ada masalah. Tapi kalau konsepnya digeser menjadi Islam Nusantara, itu jelas salah kaprah,” tutur Busra.
Konsep Islam Nusantara dipandang mengecilkan nama Islam yang sejatinya tanpa embel-embel. Jika maksud Islam Nusantara adalah soal keramahan washatiyah, moderat, toleransi atau pun membaur dengan budaya, tanpa diberi tambahan “Nusantara” pun, Islam sudah menjalankan hal itu sejak lama.
Sementara itu, Dosen Hukum Islam UIN IB Padang itu, MUI Sumbar melihat, ada hal-hal yang bertentangan dengan konsep Islam Nusantara. Terutama dalam hal toleransi. Misalnya, mengajak seorang muslim ikut merayakan natal di Gereja. Lalu, muslim tersebut menolak demi menjaga akidahnya.
“Apakah menolak itu tidak toleransi? MUI Sumbar menduga, gejala-gejala itu yang tampak di konsep Islam nusantara. Makanya, kami sepakat, Ranah Minang tidak membutuhkan label Islam Nusantara,” terangnya seperti yang dikutip dari JawaPos.com.
Zulkarnaini menegaskan, Islam di Ranah Minang sudah lama berproses dengan adat. Makanya falsafat Adat Basandi Syara’, Sayar’ Basandi Kitabullah menjadi landasan orang Minangkabau dalam beragama dan adat. Tentunya, kebiasaan adat yang dipakai, tidak bertentangan dengan syariat Islam. “Tapi, tidak ada istilah Islam Minang,” tegasnya.
Lantas, dengan landasan Islam Nusantara, kelak suatu yang bertentangan dengan agama bisa ditolerir. Misalnya, saat terjadinya kegiatan-kegiatan yang banyak maksiat.
“Lalu, kami protes, apakah itu dinilai tidak toleransi? Harusnya umat tenang-tenang saja?” kata Zulkarnaini.
Terkait perbedaan pendapat antara MUI Pusat dengan Sumbar, menurut Zulkanaini adalah sebuah hal yang wajar dan dibolehkan.
“Misalnya, MUI Pusat menyebut kopi luak itu halal, sedangkan MUI Sumbar tidak. Masa kotoran musang halal. Jadi, tidak harus sama pendapat MUI Pusat dengan daerah,” tutupnya.(*)
